Advertisement
Sekolah Perawat Akan Dibatasi, Bagaimana Nasib Perawat Honorer yang Sudah Bekerja 5 Tahun Lebih? Kemarin pada tanggal 5 September 2017, perwakilan PPNI dan Adinkes (Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia) sedang melakukan rapat dengar pendapat umum (RDpU) dengan beberapa anggota dewan Komite III DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) yang dilaksanakan di gedung DP RI. RPDPU yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pendapat sehubungan dengan implementasi UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Terkait sehubungan dengan implementasi UU Keperawatan tersebut, Ketua Umum Adinkes Pusat, Krishnajaya MS memaparkan bahawasannya prinsip keperawatan di Indonesia sudah terlindungi sejak UU Keperawatan diberlakukan. Akan tetapi permasalahan yang muncul saat ini adalah antara lain mengenai kompetensi tenaga keperawatan itu sendiri secara personal yang ada di setiap faskes (Fasilitas Kesehatan) rumah sakit atau pun puskesmas


Setiap tenaga keperawatan yang ada dimasing-masing faskes tersebut seyogyanya harus memiliki penugasan dan kewenangan yang berbeda, hal ini untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan disetiap faskes

Jika Krishnajaya MS memaparkan tentang permasalahan kompetensi tenaga perawat, berbeda dengan yang disampaikan oleh Maria Goreti yang mengungkapkan tentang standarisasi sekolah keperawatan (kampus). Maria mengungkapkan dibeberapa daerah sekolah keperawatan masih belum layak untuk meluluskan seorang perawat, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan oleh sekolah tersebut belum sesuai dengan standart nasioan pendidikan. Mulai dari alat-alat praktik keperawatan samapi gedung yang dinilai kurang layak

Dengan kurangnya sarana prasarana dalam suatau sekolah keperawatan maka besar kemungkinana lulusan perawat dari sekolah tersebut akan kurang maksimal dan bahkan saat praktik pendidikan, mahasiswa perawat akan kesulitan dalam mengimplementasikan yang telah didapatnya saat di kampus

Hal yang sama juga disampaikan oleh Lalu Suhaimi yang mengungkapkan kenapa saat ini banyak sekali sekolah-sekolah perawat yang sangat mudah berdiri dan mengadakan operasional pendidikan. Hal ini dikarenakan terlalu mudahnya perizinan yang diberikan untuk membuka atau mendirikan sekolah perawat. Sehingga dari sinilah muncul masalah, kualitas sekolah perawat yang meningkat tidak dibarengi dengan kuantitas yang dihasilkan

Sehingga dari masalah ini, Suhaimi menyatakan agar ada pembatasan dalam memberikan izin untuk membuka sekolah-sekolah perawat yang baru. Hal ini dilakukan agar kualitas sekolah perawat meningkat dan lulusan calon perawat dari sekolah tersebut benar-benar siap untuk melakukan praktik asuhan keperawatan di setiap faskes

Perawat Honorer Tidak Diangkat Menjadi PNS
Selain itu, Suhaimi juga membahas tentang masalah tenaga perawat honorer yang selama ini mejadi isu untuk diangkat menjadi PNS. Suhaimi mengungkapkan bahwasannya sejauh ini pemerintah belum memprioritaskan tenaga perawat honorer dalam pengangkatan menjadi PNS. Dari pandangan Suhaimi tersebut, besar kemungkinan pemerintah tidak akan mengangkat perawat tenaga honorer menjadi PNS karena saat ini pemerintah sudah membuka pendaftaran CPNS di 3 kementerian yaitu:
1. Kemenkumham
2. Kemenkes
3. Kemristekdikti

Pertanyaannya: Adakah harapan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja 5 - 10 tahun untuk diangkat jadi PNS? Bagaimana hasil perjuangan teman-teman perawat yang beberapa waktu lalu melakukan aksi damai? Apakah sudah benar-benar damai hingga saat ini??

Kenapa perawat honorer masih belum menjadi perioritas untuk diangkat menjadi PNS? Hal ini dikarenakan untuk menanggulangi kekurangan dokter yang ada di setiap desa di seluruh Indonesia dan dalam bekerja, seorang perawat dalam memberikan asuhan dan praktik keperawatan masih tetap (harus) berkonsultasi dengan dokter

Yang terakhir dari rapat tersebut, Krishnajaya menyimpulkan bahwa yang menjadi poin penting dalam peningkatan kualitas perawat di Indonesia adalah sertifikasi, baik itu dari perawat ataupun dari sekolah perawat sendiri. Sertifikasi harus dilakukan agar perawat mampu bersaing di era global saat ini

Untuk sertifikasi yang saat ini mejadi kewenangan Kemenkes, dimasa yang akan datang sertifikasi ini harus ditingkatkan. Fahmi Idris menyampaikan adanya lembaga independen tingkat internasional yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam memberikan sertifikasi untuk perawat ataupun sekolah perawat. Berita selengkapnya baca disini

Related Posts